SUMIARSIH, S.Pd

 Assalaamualaikum wr.wb...Siswa sekalian kelas  8 ABC pelajaran kali ini kita membahas tentang : " MENAMPILKAN SIKAP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN " Tugas kalian membaca materi halaman 65 -66  dilanjutkan diringkas pada buku  catatan kalian  nanti  Ibu nilai setelah tatap muka . DAFTAR HADIR  https://forms.gle/ZNGgYWnbqWK34brLA

 Assalaamualaikum wr. wb ...  Anak anak materi kali ini masih di BAB 3 tentang  " HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA " Setelah selesai memahami materi dilanjutkan dengan di catat dalam buku catatan Hubungan Antar Lembaga Negara Materi BAB 3 Kelas 9 (1)   1.       MPR dengan DPR             Hubungan antar MPR dan DPR di atur di dalam : A. UUD 1945 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, “Majelis permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.” B. UUD 1945 pasal 7A yang berbunyi, “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tin...

 Assalaamualaikum wr.wb Anaak anak pelajaran kali ini masih melanjutkan BAB 3 tentang proses pembuatan peratutan perndang undangan . Materi saat ini terdapat dalam halaman 61 - 64. Tugas kalian adalah membaca sampai faham kemudian diringkas . Selamat belajar  DAFTAR HADIR PELAJARAN PPKN SENIN, 8 NOVEMBER 2021 D aftar hadir : https://forms.gle/UyhnSHwSrJepKhan9

Assalaamualaikum wr.wb... Anak anak materi saat ini masih melanjutkan BAB 3  tentang " LEMBAGA NEGARA " Setelah seleasi membaca silahkan dituis di buku tulis PEMBELAJARAN PPKN KELAS 9 BAB 3   LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA RI   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK, Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 4. Presiden/W...